Hal ini sebagai langkah preventif, sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera. Penguatan sistem dan SDM juga harus ditingkatkan, serta adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Sebab, Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah.
Data yang tersebar dari kebocoran ini berisikan nomor identitas kependudukan (NIK), nomor HP, alamat, email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan, dan data pribadi lainnya, bahkan penyebar mengklaim ada 20 juta data yang berisi foto.
Fail tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Dan dalam sepekan ini, ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut juga mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga USD6 ribu atau sekitar Rp86,1 juta.
"Dalam file yang di-download tersebut ada data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan," tutur Pratama.
Selain itu, menurut klaim pelaku, dirinya mempunyai data file sebanyak 272.788.202 juta penduduk. Pratama melihat hal ini aneh bila akun Kotz mengaku mempunyai 270 juta lebih data serupa, padahal anggota BPJS kesehatan sendiri di akhir 2020 adalah 222 juta.
“(Tapi) dari nomor BPJS Kesehatan yang ada di fail bila dicek online, ternyata datanya benar sama dengan nama yang ada di fail. Jadi memang kemungkinan besar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Data dari fail yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan, dengan melakukan phishing yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial (Sosial Engineering).