"Influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar operator judi online," ujarnya.
Tak hanya kreator konten, pelaku juga mulai memanfaatkan akun resmi milik instansi pemerintah dan media massa sebagai tempat menyebarkan komentar spam. Strategi tersebut dilakukan karena akun-akun resmi dianggap lebih sulit diblokir maupun diputus aksesnya oleh platform.
Akibatnya, komentar promosi judi online bisa bertahan lebih lama di kolom komentar dan berpotensi dilihat oleh lebih banyak pengguna media sosial.
"Karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh pemerintah maupun oleh platform," tutur Meutya.
Temuan tersebut mendorong Komdigi memperkuat kerja sama dengan Meta Indonesia untuk mempercepat penanganan spam judi online di berbagai platform media sosial.
Ke depan, pemerintah juga akan mengajak platform digital lainnya membentuk tim bersama guna menekan penyebaran promosi judi online, khususnya yang memanfaatkan kolom komentar sebagai media promosi.
Selain menggandeng perusahaan platform digital, upaya pemberantasan ini akan melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu.