JAKARTA, iNews.id - Kementerian telekomunikasi Irak baru-baru ini memutuskan memblokir aplikasi populer Telegram. Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran atas pelanggaran data pribadi dan keamanan nasional.
Menurut kementerian, aplikasi tersebut tidak menangani data pengguna dengan baik. Kementerian juga mengklaim, pemblokiran untuk menjaga integritas data pribadi pengguna.
Layaknya aplikasi chat sosial lainnya, Telegram tidak hanya banyak digunakan di Irak untuk mengobrol, tapi juga sebagai sumber berita. Menurut Reuters, kementerian mengklaim, beberapa channel memiliki data pribadi yang besar, termasuk alamat, ikatan keluarga Irak, dan sebagainya.
Kementerian juga mengklaim mereka meminta aplikasi untuk menutup platform yang membocorkan data lembaga resmi negara dan data pribadi warga. Tapi, perusahaan tak menanggapi atau berinteraksi dengan permintaan ini.
“Kementerian Komunikasi menegaskan penghormatannya terhadap hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, tanpa mengurangi keamanan negara dan institusinya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Gizmo China.
Menanggapi larangan tersebut, Telegram menyatakan semua data pengguna di aplikasinya sangat aman dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Perusahaan mengklaim informasi di aplikasinya sangat aman dan tidak ada yang dapat mengakses data tersebut selain pihak yang terlibat.
Telegram mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah Irak untuk melihat bagaimana layanannya dapat dipulihkan. Layanan perpesanan ini menyerukan pengguna aplikasi untuk tetap tenang dan akan terus berbicara dengan pemerintah.