JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menegaskan peran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022. Dia mengatakan, peraturan tersebut akan menjamin pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) untuk memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah.
Dalam PP Nomor 24 tahun 2022, pelaku ekraf dapat mengajukan pembiayaan dengan jaminan hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah terdaftar kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Saat ini, skema pembiayaan lembaga bank sedang dikaji di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wamenparekraf Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini juga mengatakan betapa pentingnya sosialisasi PP 24/2022. Hal ini agar manfaat dan kehadiran peraturan tersebut dapat dipahami dengan baik.
"Sosialisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan awareness atau animo masyarakat terhadap IP (Intellectual Property) itu sendiri tapi juga sosialisasi kepada seluruh stakeholders (terkait skema pembiayaan berbasis IP)," kata Angela Tanoesoedibjo.
Selain menjadikan IP sebagai objek pembiayaan, dalam PP 24/2022 juga disebutkan skema pembiayaan alternatif kepada para pelaku ekraf. Dalam PP 24/2022 Pasal 15 ayat 1 mengenai "Pengembangan Sumber Pembiayaan Alternatif" disebutkan bahwa "Pemerintah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan".