"Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus memerhatikan pengelolaan air besih dan pengelola sampah pada tempat pariwisata yang akan dijadikan destinasi wisata nasional ini. Semoga proyek ini siap sampai selesai tidak ada pemberentian proyek tengah jalan," kata Irwan.
Dalam kesempatan yang sama, rancangan anggaran pembanguna infrastruktur ini juga mendapat kritikan dari anggota DPR lain. Hasan Basri Agus perwakilan Dapil Jambi menganggap rancangan anggaran tersebut terlalu tinggi. Seharusnya, anggaran ini bisa dipakai untuk yang lain, terutama infrastruktur jalan.
"Jangan sampai ada kesenjangan antara provinsi, karena banyak juga kawasan wisata lain yang bagus," katanya.
Selain itu, DPR juga meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastuktur dan fasilitas transportsai di 5 KSPN tersebut diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara profesional sesuai standar pelayanan, dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha.
Rapat tersebut turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Bagus Puruhito.