Sementara, Wamenparekraf Angela Tanosoedibjo mengatakan, Kemenparekraf/Baparekraf secara umum mengklasifikasikan desa wisata menjadi tiga kategori. Pertama adalah rintisan, yakni desa wisata yang memiliki potensi namun masih terdapat keterbatasan terhadap sarana dan prasarana sehingga belum atau masih sedikit wisatawan yang berkunjung. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak-pihak terkait.
Kemudian desa wisata maju dan berkembang, yakni desa wisata yang sudah ada kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun wisatawan mancanegara dan memiliki sarana prasarana dan fasilitas pariwisata yang sudah berkembang. Masyarakatnya pun sudah memiliki kesadaran akan wisata dan mampu mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal.
Kemudian mandiri, yakni desa wisata yang sudah mampu melakukan inovasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri. Desa wisata tersebut juga sudah dikenal mancanegara dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui dunia.
"Dalam pendampingan dan pengembangannya dibutuhkan kerja sama program. Seperti Kemendes yang bisa mendorong infrastruktur, dan Kemenparekraf dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Membantu fasilitasi untuk masuk ke platform digital/marketplace sehingga mendorong mereka dalam memperbesar akses terhadap masyarakat dan potensi customer," kata Angela.