AirAsia Buka Suara soal Potensi PHK Massal

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) Veranita Yosephine membantah kabar perseroan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. AirAsia justru berkomitmen memperluas kesempatan kerja bagi para karyawan.

"Di AirAsia, kami selalu mengutamakan karyawan kami, dan terus berupaya memperluas kesempatan kerja bagi para karyawan, sejalan dengan rencana besar kami untuk pertumbuhan yang kuat ke depannya," kata dia dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

Pemerintah Indonesia Perkuat Ekosistem EV lewat Investasi VinFast Rp3,8 Triliun

Veranita menegaskan, AirAsua juga telah menambah lebih banyak frekuensi penerbangan pada Februari 2022. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus meningkat.

AirAsia Indonesia, kata dia, juga senantiasa berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi para pelanggan dan terus berkoordinasi dengan semua pihak, baik regulator maupun mitra di industri penerbangan. Ini untuk memastikan operasional perusahaan dalam kondisi stabil dengan perkembangan yang positif.

AirAsia Group Berhad Resmi Ganti Nama Jadi Capital A

"Kami terus berkomitmen untuk menumbuhkan bisnis kami bersama seluruh stakeholder. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh penumpang bahwa operasional penerbangan AirAsia Indonesia (kode penerbangan QZ) berlangsung normal dengan tetap memastikan keamanan penerbangan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyampaikan, manajemen PT Garuda Indonesia dan AirAsia akan berkonsultasi dengan Kemnaker perihal langkah strategis yang harus diambil kedua perusahaa ke depannya. Konsultasi dilakukan karena adanya potensi PHK akibat kontraksi keuangan kedua perusahaan.

"Garuda dan AirAsia berkoordinasi dengan saya karena mereka mau kolaps (bangkrut). Artinya ada potensi permasalahan bisnis yang berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan, tapi Kemnaker siap bantu memediasi, seperti Pertamina," ujarnya, Senin (31/1/2022).

Kemnaker, kata Indah, berupaya agar kedua entitas penerbangan itu mengedepankan dialog dengan karyawan. Hal itu ditempuh melalui sinergitas dengan pemerintah agar ruang mediasi bisa berjalan.

Editor: Jujuk Ernawati