Akuisisi Freeport Disebut Goblok, Begini Testimoni Sri Mulyani

Kamis, 27 Desember 2018 - 17:29:00 WIB

Suasana negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran. Tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kiri), Menteri ESDM Ignasius Jonan (ketiga dari kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri LHK Siti Nurabaya (kiri), CE

JAKARTA, iNews.id - Aksi pemerintah mengakuisisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi polemik. Topik tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan, Freeport McMoRan (FCX) selaku induk PTFI memegang kontrak karya (KK) di tambang Papua sejak 1967 yang diperbaharui pada 1991. Dalam KK itu, setelah kontrak PTFI habis 2021, maka pemerintah Indonesia harus memperpanjang hingga 2041 dan tidak bisa menghentikan kontrak tanpa alasan yang wajar.

Nilai Investasi Capai Rp123 Triliun, Pabowo Dijadwalkan Resmikan Proyek RDMP Balikpapan Hari Ini

"Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041," kata Sri Mulyani lewat akun Facebook-nya, Kamis (27/12/2018).

Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, semua kontrak karya pertambangan harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, ada tekanan untuk mengubah KK PTFI menjadi IUPK sesuai ketentuan UU meski berakhir tanpa kesepakatan.

Kontrak Freeport Habis 2021 Kok Indonesia Bayar? Ini Penjelasan Inalum

"Tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport," kata dia.