Aset PT PANN Akan Dialihkan ke PPA setelah Dibubarkan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN menyampaikan, aset dari PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN akan dialihkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Pengalihan tersebut dilakukan setelah perusahaan pembiaayaan kapal laut itu dibubarkan.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, PT PANN saat ini berada di bawah naungan PPA selaku Holding BUMN Danareksa. Perusahaan pelat merah yang dinaungi PPA akan dibubarkan hingga direvitalisasikan. 

Baca Juga

Cek Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Melonjak 53 Persen Jadi Rp81 Ribu per Kg

"PANN kan dibawa PPA, ya asetnya menjadi milik PPA," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (27/12/2022). 

Meski asetnya dialihkan ke PPA, Arya enggan merinci berapa total aset yang dimiliki PANN saat ini. 

Baca Juga

Jokowi Setujui Pembubaran BUMN PT PANN, Susul Merpati dan Istaka Karya

Tercatat, PANN memiliki dua anak usaha yakni PT PANN Multi Finance (Persero) dan PT PANN Pembiayaan Maritim. Namun, eksistensi kedua anak perusahaan ini belum diketahui usai induk usahanya dibubarkan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hingga 2020 PANN mencatat total kewajiban, termasuk utang sebesar Rp3,76 triliun dan biaya bunga Rp2,8 triliun. Jumlah kewajiban ini dikonfirmasi langsung Direktur Utama PT PANN Hery S. Soewandi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Juli 2020 lalu. 

Adapun, PANN menjadi salah satu BUMN yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk non-tunai.

PMN tersebut untuk mengkonversi utang pokok perusahaan kepada negara dari dua service level agreement (SLA) tahun 1994 silam. Saat itu, pemerintah menugaskan PANN melakukan kerja sama dengan Jerman dan Spanyol.

Dua transaksi itu membuat perusahaan membiayai pembelian 10 pesawat dan 31 kapal ikan. PANN pun mengeluarkan anggaran 34 juta dolar AS untuk pesawat dan Rp150 miliar pinjaman bank untuk membiayai kapal.

Nahasnya, utang tersebut terus menggunung karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya hingga akhirnya dibubarkan. 

Editor: Aditya Pratama