Asosiasi Periklanan, Media Penerbitan dan Penyiaran Beri Catatan soal RPP Kesehatan, Berikut Rinciannya

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi di Bidang Jasa Periklanan, Media Penerbitan dan Penyiaran menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal tersebut sekaligus memberikan beberapa masukan soal draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kepada Yang Terhormat, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI," tulis surat terbuka tersebut seperti dikutip iNews.id, Jumat (10/11/2023).

Dukung Infrastruktur Hijau, Semen Merah Putih Hadirkan Produk Berteknologi Water Repellent

Melalui surat terbuka tersebut, setidaknya ada tiga poin penting yang paling memberikan industri periklanan di Tanah Air. Pertama, terkait iklan televisi yang waktu siarannya makin sempit dari semula 21.30-05.00 menjadi 23.00-03.00.

Kedua, terkait larangan total semua aktivitas di media elektronik dan luar ruang. Ketiga, larangan total kegiatan kreatif, termasuk untuk musik terlepas dari pembatasan umur penonton yang hadir. Keempat, larangan peliputan tanggung jawab sosial (CSR).

Petani Tembakau Minta Dilibatkan dalam Penyusunan RPP Kesehatan

"Kami mendukung dituangkannya pelaksanaan dalam RPP dan ingin menyampaikan masukan berdasarkan beberapa penelaahan yang kami lakukan di mana beberapa pasal dalam RPP tersebut sangat berdampak terhadap kelangsungan industri periklanan dan kreatif," dikutip dari surat terbuka.

Asosiasi industri jasa periklanan menilai larangan total iklan pada berbagai media akan menghambat keberlangsungan industri periklanan dan media kreatif. Produk tembakau adalah komoditas legal dan berhak berkomunikasi dengan target konsumen dewasa.

Pengamat Ingatkan Pembahasan RPP Kesehatan Jangan Terburu-buru, Ini Alasannya

Untuk itu, Industri Kreatif Nasional menolak Poin Larangan Total Iklan Produk Tembakau yang dituangkan dalam berbagai usulan regulasi seperti Revisi PP 109/2012 dan RUU Penyiaran.

"Industri Kreatif Sangat Terancam keberlangsungannya bila larangan total iklan rokok diberlakukan," tulis surat tersebut.

Berdasarkan data TV Audience Measurement Nielsen, iklan rokok bernilai lebih dari Rp9 triliun termasuk dalam sepuluh besar kontributor belanja iklan media di Indonesia. Sementara kontribusi tembakau terhadap media elektronik mencapai sekitar 20 persen dari total pendapatan dari media digital di Indonesia dan mencapai nilai ratusan miliar per tahun.

Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021, industri kreatif juga menyerap lebih dari 725.000 tenaga kerja secara langsung. Secara umum, multi sektor di industri kreatif juga memperkerjakan 19,1 juta tenaga kerja. Sementara dengan regulasi yang berlaku saat ini, data menunjukkan bahwa kontribusi industri iklan rokok telah menunjukkan penurunan 9-10 persen.

Sehingga menurut Asosiasi, rencana pelarangan total iklan pada pasal pengamanan zat adiktif RPP Kesehatan akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, periklanan, serta media-media yang menggantungkan pemasukannya dari penerimaan iklan dan promosi seperti TV, digital, dan media luar ruang.

"Hal ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan usahanya dan nasib tenaga kerja yang menggantungkan pekerjaannya kepada mata sektor tersebut," sambungnya.

Berdasarkan masalah tersebut, Asosiasi Bidang Jasa Periklanan, Media Penerbitan dan Penyiaran membuka diskusi terbuka dengan pemerintah untuk membicarakan lebih lanjut terkait masukan untuk penyusunan RPP tersebut.

"Kami terbuka dalam diskusi proses penyusunan kebijakan agar dalam perubahannya tidak merugikan para pelaku industri kreatif serta tepat sasaran dalam mendukung upaya Pemerintah dan berharap agar dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan," tulis surat tersebut.

Editor: Aditya Pratama