Atasi Daerah Defisit Pangan, Mentan Sebut Jalur Distribusi Jangan Dihambat

Antara ยท Kamis, 30 April 2020 - 12:58 WIB
Atasi Daerah Defisit Pangan, Mentan Sebut Jalur Distribusi Jangan Dihambat

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: iNews.id/Isna Rifka Sri Rahayu)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berupaya mengatasi masalah defisit pangan yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu hambatan yang akan diatasi yaitu distribusi pangan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, distribusi pangan perlu diperbaiki agar proses transfer pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksi pangan bisa berjalan dengan lancar. Dia menilai, pemetaan wilayah juga menjadi salah satu kunci.

"Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan," katanya, Kamis (30/4/2020).

Dia menjelaskan perbaikan distribusi akan dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan. Ketiga instansi ini harus bekerja sama dalam memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebelas komoditas tersebut antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.

"Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman," kata Mentan.

Selain itu, Mentan meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying karena menimbulkan gejolak harga. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga.

Kementan mencatat sampai bulan April 2020, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi, salah satunya Kalimantan Tengah mengalami minus di atas 10 persen.

Kemudian ada dua provinsi yang defisitnya sampai 25 persen, yaitu Bali dan Kalimantan Barat, sedangkan sisanya, yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25 persen.

"Setelah kita intervensi, artinya komoditas-komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit, maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali. Walaupun dua di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," tuturnya.

Editor : Rahmat Fiansyah