Badan Otorita IKN Siap Berantas Tambang Batu Bara hingga Perkebunan Sawit

JAKARTA, iNews.id - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) bakal memberantas tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan IKN Nusantara. Hal itu, terkait dengan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di ibu kota baru Indonesia tersebut. 

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Myrna A. Safitri, mengatakan pemberantasan diberlakukan baik untuk tambang batu bara ilegal maupun yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di sekitar IKN. Hal yang sama juga berlaku untuk kebun kelapa sawit. 

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Kaji Kemampuan Sumber Etanol di Indonesia agar Tak Buka Keran Impor Baru

Dia menjelaskan, pemberantasan tambang batubara hingga perkebunan kelapa sawit ini, merupakan bentuk pengendalian terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan maupun limbah yang industri yang dihasilkan.

"Pengendalian dan pencemaran lingkungan itu akan menjadi satu payung besar yang akan digunakan untuk memastikan bagaimana penegakan terhadap ketaan road map ini," ujar Myrna dalam media briefing secara virtual, Jumat (24/11/2023).

Baca Juga

Badan Otorita IKN Gandeng Perusahaan Polandia Siapkan Teknologi Pencahayaan Kota Otomatis

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Pungky Widiaryanto, menambahkan pemberantasan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit ini bertujuan untuk mencegah perluasan penambahan di Kalimantan Timur.

Menurut dia, Kalimantan Timur menjadi salah satu tempat yang mempunyai cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Selain itu, juga memiliki potensi gas alam yang cukup besar, sehingga perlu dilindungi agar terhindar dari penambangan-penambangan ilegal yang merusak lingkungan.

Baca Juga

Badan Otorita IKN Optimistis Capres-Cawapres akan Lanjutkan Pembangunan Ibu Kota Baru

Saat ini, lanjutnya, Badan Otorita IKN sedang menyisir beberapa tambang Ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah IKN dan mengeluarkan imbauan agar operasionalnya dihentikan. 

"Kalaupun IUP-nya masih aktif, nanti tidak akan diperpanjang, maupun tidak ada izin baru untuk tambang dan juga untuk sawit. Penegakan hukum tetap kita lakukan, bukan hanya dalam rangka carbon emissions, tapi juga untuk net zero city dan komitmen kami untuk lingkungan," tutur Punky.

Editor: Jeanny Aipassa