Badan Otorita Kantongi 323 Surat Minat Investasi di IKN, Hampir Setengahnya dari Asing

Agung mengatakan, pembangunan IKN sendiri memang tidak bertumpu pada kas negara atau APBN. Hal ini bertujuan agar pembangunan ibu kota baru tidak menjadi beban pada ruang fiskal negara. Oleh karena itu, pembiayaan lewat kantong investor saat ini tengah dikejar oleh pemerintah.

Agar tidak membebani keuangan negara, maka Pemerintah berkomitmen menggunakan APBN hanya 20 persen atau sekitar Rp89,4 triliun dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun, sedang 80 persen sisanya akan dicarikan pembiayaan dari investor swasta, BUMN, serta BUMD.

"Jadi di sini kita melihat sektor swasta bekerja sama membangun IKN. Ini bukan proyek pemerintah saja, ini adalah visi bangsa dan negara bekerja sama (dengan swasta) untuk mewujudkannya," ucapnya.

"Kami akan mengundang berpartisipasi teman-teman kami dari Republik Korea, kami sangat menghargai perjalanan investasi sejauh ini yang telah dilakukan, dimulai dengan pertemuan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Mr Won, untuk bertemu dengan presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Mr Won bertemu dengan Menteri Basuki," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama