Banggar DPR Dorong Pemerintah Perbaiki Data Penerima Sebelum Ubah Skema Subsidi Pupuk

Selain itu, rata rata usulan rencana definitif kelompok tani (URDKT) terhadap penerima subsidi pupuk jauh lebih besar kuotanya ketimbang kuota pupuk yang diberikan Kementan. Hal ini terjadi lantaran berbagai hal, seperti duplikasi identitas, penyuluh tidak sepenuhnya memahami petunjuk teknis kementan, perbedaan pandangan terhadap penentuan lahan untuk petani penerima subsidi pupuk.

“DPR mendorong sejumlah agenda reformasi untuk program subsidi pupuk dilaksanakan dengan baik oleh Kementan. Sebab, dengan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, output atau luas lahan penerima subsidi pupuk akan semakin banyak,” tuturnya.

“Kita butuh peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan produk pangan lokal lainnya. Sebab berbagai komoditas tersebut selama ini ditopang dari suplai impor,” katanya.

Dengan situasi global yang terus memanas belakangan ini, agenda kemandirian pangan menjadi sangat penting. Semua negara fokus memenuhi kebutuhan pangan mereka masing-masing. Dengan dukungan program ketahanan pangan, termasuk subsidi pupuk diharapkan bisa memperbaiki kebutuhan pangan nasional.

Khusus untuk ketergantungan terhadap impor gandum, DPR mendorong pemerintah meningkatkan produksi sorgum dan porang sebagai khasanah lokal, yang kandungan gizinya lebih sehat. 

“Kita harapkan pada tahun depan luas lahan sorgum Indonesia bisa lebih dari 30.000 hektar di tahun depan di 17 provinsi, dari proyek tahun ini yang mencapai 4.355 hektare di enam provinsi. Program ini kita harapkan bisa mengurangi impor gandum yang terus meningkat,” ucap Said. 

Editor: Aditya Pratama