Begini Cara Kerja Simbara yang Bisa Cegah Penambangan Ilegal di RI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah meluncurkan perluasan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) ke komoditas nikel dan timah. Pihaknya optimistis sistem ini bisa mencegah modus penambangan ilegal di Indonesia.

Lantas, bagaimana cara kerja Simbara?

Baca Juga

TPAKD Akan Jadi Penggerak Motor Ekonomi Keuangan Daerah untuk Lawan Rentenir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan sistem simbara membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, lebih andal, lebih efisien, dan transparan. Sebab, sistem tersebut menghubungkan hulu ke hilir

"Simbara bukan sekadar sebuah sistem informasi, tapi juga merupakan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan dari hulu kilir yang melibatkan lima kementerian terkait," ucap dia dalam acara yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024). 

Baca Juga

RI Bisa Raup hingga Rp10 Triliun dari Nikel-Timah Masuk Simbara

Arifin menuturkan, salah satu kontribusi Kementerian ESDM dalam Simbara, yakni dalam penyediaan data badan usaha terdaftar, di mana perusahaan tambang wajib membayar ketika akan membuat billing royalty dalam aplikasi E-PNBP.

"Jadi sudah dipastikan bahwa izinnya terdaftar pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), dan telah memiliki persetujuan RKAB, serta masih memiliki kuota inventory penjualan yang ada pada aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP)," tutur Arifin.