Berstatus PKPU, Sritex Sebut Fasilitas Pinjaman Rp4,2 Triliun Dibekukan

Kamis, 20 Mei 2021 - 09:45:00 WIB

Sri Rejeki Isman menyebut, status PKPU yang disematkan pengadilan berdampak negatif pada arus kas perseroan. (Foto: ilustrasi/Ant)

JAKARTA, iNews.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Status itu diberikan lantaran perusahaan tekstil yang berpusat di Solo itu belum membayar utang CV Prima Karya sebesar Rp5,5 miliar.

Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan PKPU CV Prima Karya kepada Sritex. CV Prima Karya merupakan vendor yang terlibat dalam renovasi bangunan di emiten dengan kode SRIL itu.

Ojol, Kurir, dan Sopir Kerja Lebih Tenang: Iuran JKK–JKM Didiskon 50 Persen

Corporate Secretary Sritex, Welly mengatakan, status PKPU berdampak negatif bagi kondisi arus kas (cashflow) perusahaan. Salah satunya fasilitas pinjaman perbankan yang dimiliki Sritex dibekukan.

"Hingga kuartal I-2021, jumlah fasilitas yang dibekukan mencapai 300 juta dolar AS (Rp4,2 triliun), sehingga saldo kas operasional kami banyak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional," katanya, Rabu (19/5/2021).

Welly mengatakan, PKPU ini juga berdampak negatif bagi rencana jangka perseroan. Pasalnya, modal kerja yang digunakan untuk bisnis menjadi terganggu.

Welly mengatakan, manajemen berupaya menghindarkan Sritex dari pailit. Perseroan siap menjalin komunikasi dengan kreditur.

"Kami berharap bahwa skema restrukturisasi kami dapat diterima dengan baik oleh para kreditur, sehingga kegiatan operasional Perusahaan dapat kembali seperti normal," ujarnya.

Selain itu, Sritex juga masih berkomunikasi dengan lembaga rating Moodys dan Fitch. Untuk diketahui, pada 22 Maret 2021 lalu, Moodys menurunkan peringkat utang SRIL dari B1 menjadi B3. Kemudian, pada 26 Maret 2021, Fitch Ratings juga menurunkan peringkat SRIL pada Long-Term Issuer Default Rating (IDR) dari B- menjadi BB-.

"Kami masih berupaya untuk mendapatkan penilaian yang adil, agar nasib perusahaan tidak dinilai berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Kami berharap lembaga rating untuk tidak menebar kepanikan kepada kreditur dan investor," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah