BPH Migas Klaim Sistem MyPertamina Siap Batasi Penyaluran BBM Bersubsidi

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim sistem MyPertamina sudah siap untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Pernyataan itu, disampaikan Anggota Komisi BPH Migas, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi daring bertajuk 'Subsidi Energi BBM untuk Siapa?: Review Nota Keuangan 2023 & Catatan Kritis' yang digelar oleh Transisi Energi Indonesia (TEI), Kamis (1/9/2022).

Pengaruhi Ekonomi Nasional, Penanganan ODOL Atensi Langsung dari Presiden Prabowo

"Saya pikir MyPertamina sistemnya lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalisir ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," kata Saleh.

Meski demikian, lanjutnya, pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal. Pasalnya, baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar di platform ini. Untuk itu, perlu ada aturan yang mendorong agar jumlah konsumen BBM bersubsidi dapat mendaftar di MyPertamina secara masif.

Kajian Ombudsman: 72 Persen Konsumen Tidak Tahu Teknis Pendaftaran MyPertamina

Saleh mengatakan, perlu diterbitkan revisi Peraturan Presiden Nomor Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Saya kira memang misalnya Perpres keluar, di situ clear apa yang di situ nanti promosi atau pendaftaran tentu akan dilakukan lebih masif," ujar Saleh.

Dorong Penerapan MyPertamina, Erick Thohir: Bukan Eranya Rakyat Mampu Pakai BBM Bersubsidi

Dia menjelaskan, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi perlu dilakukan karena saat ini masih dilakukan secara terbuka alias langsung kepada konsumen tanpa ada pembatasan.

Untuk itu, dengan melakukan pendataan melalui MyPertamina pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan karena membatasi konsumen dan lebih tepat sasaran.

"Saat ini subsidi BBM masih terbuka, belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran kita coba persempit konsumennya," ungkap Saleh.

Melalui MyPertamina, lanjutnya, pemerintah dapat menyeleksi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Pendataan ini dinilai menjadi poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.

Merujuk beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengklaim kalau Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto, berpendapat kalau MyPertamina sebagai satu terobosan dalam digitalisasi. Tetapi, pelaksanaan di lapangan masih belum tepat sasaran. Berdasarkan proses asesmen yang dilakukan oleh ORI, pelaksanaan MyPertamina ini masih terbatas di sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar.

"Dalam catatan kami sebarannya sudah di 10 provinsi, dan belum semua kabupaten kota, dan jauh dari basis perekonomian rakyat di level bawah. Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu sopir, ojek dan lain-lain, nelayan kecil sekali, petani gimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," ujar Saleh.

Temuan ORI menyatakan adanya keterbatasan pengetahuan dari kelompok kecil tersebut untuk mendaftar melalui MyPertamina. Ini jadi satu alasan kalau sosialisasi harus dilakukan lebih masif lagi.

"Artinya di sini aplikasi harus melindungi (sesuai dengan) persyaratan dalam Undang Undang Pelayanan Publik, pelayanan informasi, dan konsultasi ini belum masif dilakukan. Sehingga pemerintah terlalu menggemborkan upaya lewat MyPertamina di seluruh lapisan masyarakat, harus dievaluasi dan diperbaiki untuk serapan pembatasan," tutur Saleh.

Editor: Jeanny Aipassa