BPKP Sebut 58 PSN Sektor Infrastruktur Belum Dibangun

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada 58 proyek strategis nasional (PSN) di sektor infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2023, Rabu (14/6/2023).

Ateh mengatakan, kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.

Baca Juga

Purbaya Duga Masih Ada K/L Kembalikan Anggaran Tak Terserap pada Akhir Tahun

"Banyak masalahnya, saya enggak hafal, itu proyek besar semua, PSN," ujar Ateh saat ditemui di gedung BPKP, Rabu (14/6/2023).

Ateh menambahkan, BPKP dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tetap melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas. Upaya itu untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas keuangan negara/daerah. 

Tak hanya itu, BPKP dan APIP juga berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal. Ateh menyebut, pada tahun ini pihaknya intens mengawal program pembangunan nasional dan daerah yang esensial terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. 

"Kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJMN 2020-2024," tuturnya.

Dia menyebut, prioritas pengawasan BPKP antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan dan tata kelola industri strategis, hingga program pemberdayaan UMKM. 

"Ke depan, BPKP dan seluruh jajaran APIP terus memberikan upaya terbaik kami dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan efektivitas pembangunan," ucapnya.

BPKP juga berkomitmen menjadi leading agent pengawasan yang akan mendorong upaya pengawasan intern yang intens, komprehensif, proaktif, dan terintegrasi.

Editor: Aditya Pratama