Cegah Korupsi di Kementerian PUPR, Menteri Basuki: Waspadai Proses Lelang Proyek

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memperingatkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai proses lelang proyek, karena rawan tindak pidana korupsi. 

Pernyataan itu, disampaikan Basuki, saat Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Kementerian PUPR, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023). Pelatihan tersebut, dihadiri seluruh jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR didampingi pasangan. 

Baca Juga

Menkop Ferry Pastikan Pembangunan Kopdes Merah Putih Selesai Tepat Waktu

"Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).

PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. Ada 2 kegiatan utama PAKU Integritas, yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara. 

Baca Juga

Kementerian PUPR Gelontorkan Rp101 Miliar Percantik Pariwisata Dataran Tinggi Dieng

Basuki mengungkapkan, Pejabat Eselon I Kementerian PUPR dan pasangan dilibatkan dalam kegiatan PAKU Integritas, untuk mencegah tindakan korupsi yang rawan terjadi di lingkup Kementerian PUPR yang terlibat dengan banyak proyek pembangunan.

Untuk mencegah korupsi, lanjutnya, Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud), yaitu: 
- re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
- penguatan SDM
- perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa
- pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP
- risk management di Unor, Balai, dan Satker
- pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai
- pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal
- continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).

Baca Juga

Waskita Karya Dapat Proyek dari Kementerian PUPR, Meski Tersangkut Kasus Korupsi

Menteru PUPR mengungkapkan, sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan. 

"Makanya, kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” ungkap  Basuki. 

Dia pun berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. 

“Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” tutur Basuki.

Editor: Jeanny Aipassa