DAMRI Diduga Abaikan Hak Karyawan, Gaji Tak Dibayar 5-8 Bulan

JAKARTA, iNews.id - Perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang transportasi darat, Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) diduga mengabaikan hak-hak karyawan selama masa pandemi Covid-19. Karyawan alih daya maupun tetap melapor tidak menerima upah selama 5-8 bulan hingga dipotong dan dibayarkan di bawah batas minimum.

Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi Iswan Abdullah mengatakan, manajemen DAMRI menggunakan dalih bisnis perusahaan terdampak akibat turunnya jumlah penumpang. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mungkin juga tidak mengetahui ada pengabaian hak-hak karyawan DAMRI baik di pusat maupun daerah.

Baca Juga

Prabowo Tinjau Progres Huntara Aceh Tamiang, Hutama Karya Turut Berkontribusi

"DAMRI tidak membayarkan upah 5-8 bulan. Bisa jadi ini akal-akalan direksi yang tidak diketahui pemerintah, bayangkan THR pekerja di Bandung saja hanya dibayarkan Rp700 ribu," kata dia, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu(16/6/2021).
 
Karyawan juga kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan manajemen DAMRI. Hal tersebut karena ketua serikat pekerjanya telah dimutasi ke kantor wilayah Papua.