Di Depan DPR, Bahlil Buka Suara soal Tudingan Minta Upeti Izin Tambang

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal dugaan permintaan upeti kepada para pengusaha tambang yang izin usaha pertambangan (IUP)-nya dicabut. Hal itu disampaikan di dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). 

Menurut Bahlil, ada pihak yang sengaja mencatut namanya untuk meminta sesuatu ke pengusaha agar kembali menghidupkan IUP nikel.

Baca Juga

ADB Beri Pinjaman Rp2,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi RI

"Ini yang kemarin terbit di beberapa media, ada dugaan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu media, bahwa ada yang mengatasnamakan saya, orang dalam atau orang dekat, bahkan ditengarai saya, meminta sesuatu, dari penghidupan atau pengaktifan IUP nikel," tutur Bahlil.

Diungkapkan Bahlil, dirinya juga sudah melaporkan media yang menyeret namanya itu ke ke Dewan Pers. Bahlil bilang, Dewan Pers pun telah memberikan keputusan agar media tersebut meminta maaf dan melakukan hak klarifikasi proporsional. 

Baca Juga

Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Ini Rinciannya

Bahlil juga mengaku telah melaporkan dugaan permainan IUP ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar kasus ini diungkap secara serius.

"Namun, agar tidak ada dusta di antara kita saya melaporkan ini ke Bareskrim. Dalam pandangan saya ini harus diungkap supaya jangan main-main," katanya.

Baca Juga

Respons Bahlil Dilaporkan Jatam ke KPK soal Izin Tambang: Saya Gak Tahu

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>