Di Hadapan DPR, Dirjen Kekayaan Negara Beri Peringatan kepada Direksi BUMN

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, memberi peringatan kepada direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Peringatan itu, disampaikan Dirjen Kekayaan negara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, serta Direksi PT Adhi Karta Tbk. RDP tersebut membahas tentang PMN 2022 untuk beberapa BUMN yang telah disepakati Kemenkeu dan DPR.

Baca Juga

Trump Dorong The Fed Terus Pangkas Suku Bunga Meski Ekonomi AS Kuat

Menurut dia, direksi BUMN perlu memahami bahwa PMN adalah uang rakyat, sehingga tidak menyalahgunakan atau menganggap pemerintah selalu menyiapkan dana untuk penyelamatan perusahaan pelat merah. 

"Ketika kami di Kementerian Keuangan sepakat dengan Kementerian BUMN bahwa PMN BUMN tertentu kita melihat, dalam artian bahwa BUMN ini, Direksi-direksi-nya juga harus mengerti bahwa PMN ini uang rakyat," ungkap Rionald, Selasa (13/9/2022). 

Baca Juga

Selain Dapat PMN Rp3 Triliun, Waskita Karya Berencana Gelar Rights Issue

Dia mengungkapkan, pemerintah tidak serta merta akan memberikan PMN kepada BUMN, meski perusahaan adalah milik negara dan PMN dapat membantu perseroan menyelesaikan masalah keuangannya.