Digitalisasi Produk Lokal, Luhut: Pemerintah Lakukan Gigantic Transformation

azhfar muhammad · Selasa, 12 April 2022 - 08:51:00 WIB
Digitalisasi Produk Lokal, Luhut: Pemerintah Lakukan Gigantic Transformation
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa atau gigantic transformation untuk digitalisasi produk lokal khususnya UMKM melalui e-katalog. 

Menurut dia, gigantic transformation produk lokal UMKM dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan toko daring.   

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk belanja produk lokal melalui e-katalog LKPP dan toko daring, yang diharapkan bisa terealisasi maksimal di akhir 2022. 

“Ada transaksi dan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha lokal, khususnya UMKM senilai Rp539 triliun melalui business matching yang digelar Kemenkop UKM sebelumnya di Bali. Jadi ini harus kita eksekusi," kata Luhut dalam acara Showcase dan Business Matching yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, dikutip Selasa (12/4/2022).

Dia menjelaskan, penyerapan produk lokal itu akan turut memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya UMKM, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

"Itu akan menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja, dan bikin tumbuh ekonomi kita tambah 2 persen dan tentu kita akan terus dorong sejumlah kementerian lembaga dan kementerian untuk bantu ini," ungkap Luhut. 

Jika nilai komitmen business matching di Bali terealisasi, lanjutnya, maka akan menciptakan antara lain efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, dan penambahan perolehan pajak. 

“Hal ini dinilai juga bakal mendorong generasi muda melakukan berbagai kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini sebenarnya dampak dari Covid-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” tutur Luhut.

Dia menambahkan, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa. Pembelian tersebut dilakukan melalui aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Aadnya sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan itu membutuhkan proses panjang mengingat pemerintah tengah melakukan transformasi digital dalam skala sangat besar dan mencegah adanya pungutan atau korupsi.

Editor : Jeanny Aipassa

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda