Dorong Belanja Infrastruktur Dipercepat, Menteri PUPR: Dilarang Impor

"Tolong dipercepat, nanti akhir Mei 2022 kita lakukan Midterm Review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023," ujar Basuki.

Menteri PUPR juga berpesan kepada jajarannya untuk membelanjakan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi Nasional. Apabila memang terpaksa harus impor karena dalam negeri tidak ada produksi, maka hal tersebut harus diketahui Direktur Jenderal (Dirjen) terkait.

Seperti diketahui, pemerintah setidaknya menggelontorkan dana APBN sekitar Rp400 tirliun yang diperuntukkan bagi belanja produk dan jasa dari dalam negeri.

Editor: Jeanny Aipassa