Dukung Pansus Jiwasraya, Partai Demokrat: Untuk Hindari Fitnah

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat mendukung rencana Komisi VI DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal kasus Jiwasraya. Diharapkan, pansus ini bisa membuka kasus Jiwasraya secara terang benderang.

Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, keberadaan pansus penting untuk mengklarifikasi berbagai isu politik seputar kasus Jiwasraya.

Baca Juga

Hadiri COP30 Brasil, Menteri Hanif : Indonesia Perjuangkan Tujuh Agenda Kunci Kebijakan Iklim Dunia

"Jadi pansus ini dan penegakan hukum menghindari berbagai fitnah termasuk fitnah dugaan kenapa terjadi kok menjelang pemilu 2019 ya kita nggak mau kan," kata Didi di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Kasus Jiwasraya yang murni hukum belakangan merembet ke isu-isu politik. Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan buka suara saat kasus itu hendak diselidiki sejak 2006. Respons itu bermula saat Presiden Joko Widodo menyebut Jiwasraya bermasalah sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu.

Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengungkapkan, Komisi VI membahas rencana pembentukan pansus Jiwasraya secara lebih matang pada bulan depan. Saat ini, para anggota dewan tengah reses.

Politikus PDIP mengatakan, pansus tersebut dibentuk untuk mengawal kasus Jiwasraya yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kasus dibuka transparan dan tidak ditutup-tutupi.

Wacana pembentukan pansus Jiwasraya muncul pertama kali saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara Komisi VI DPR dengan manajemen Jiwasraya pada 16 Desember 2019. Usulan pembentukan pansus itu menjadi salah satu kesimpulan dari rapat tersebut.

Hal ini bermula saat manajemen Jiwasraya mengaku tidak bisa membayar klaim jatuh tempo nasabah JS Saving Plan pada akhir 2019 senilai Rp12,4 triliun. Bahkan, BUMN asuransi yang berada di ambang kebangkrutan itu meminta suntikan dana dari pemerintah Rp32,89 triliun agar tetap eksis.

Editor: Rahmat Fiansyah