Fantastis! RI Gelontorkan Rp81 Triliun per Tahun untuk Perubahan Iklim

JAKARTA, iNews.id - Perubahan iklim menjadi salah satu isu yang sedang disorot dunia, tak terkecuali Indonesia. Merespons fenomena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bahkan menggelontorkan dana mencapai Rp81 triliun per tahun.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan menyebut pengeluaran belanja aksi perubahan iklim telah dilakukan sejak 2016 lalu. Jumlah tersebut bahkan setara dengan 3,5 persen dari APBN.

Rusia Cetak Surplus Dagang Rp1.700 Triliun pada Januari-Oktober 2025

"Kumulatif realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah pusat sejak 2016 hingga 2022 mencapai Rp569 triliun. Pengeluaran belanja aksi perubahan iklim rata-rata Rp81 triliun atau 3,5 persen dari APBN," ujar Bobby dalam media gathering yang digelar di Bogor pada Rabu (29/5/2024).

"Adapun komposisi dari total anggaran, sebanyak 58,5 persen atau R 332 triliun untuk langkah mitigasi, 37,6 persen atau Rp214 triliun untuk adaptasi, dan 3,9 persen atau Rp22,4 triliun untuk Co-Benefit," tuturnya.

BMKG Ingatkan Ancaman Serius Krisis Air dan Perubahan Iklim: jika Tak Insaf Kita Punah

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018 - 2030 sendiri adalah sebesar Rp4.002,44 triliun atau rata-rata Rp307,88 triliun per tahun.

Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi & co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp217,83 triliun atau rata-rata Rp43,57 triliun per tahun. Dengan begitu, kata Bobby, APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14 persen dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi tiap tahunnya.

Bobby menyampaikan, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pada 2022 ada lima kementerian/lembaga (K/L) yang memegang anggaran perubahan iklim terbesar. Posisi teratas di pegang oleh Kementerian PUPR dengan anggaran Rp54,41 triliun.

Selanjutnya ada Kementerian Perhubungan Rp6,86 triliun, disusul Kementerian ESDM Rp2,99 triliun, lalu Kementerian LHK sebesar Rp2,31 triliun, dan Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp 880 miliar.

Editor: Puti Aini Yasmin