Hadapi Persaingan di Industri Maritim, Kapal Nasional Masih Butuh Perlindungan 

Baca Juga

Pembebasan Pajak Barang Mewah Hanya untuk Mobil Baru di Bawah 1.500 cc

Sementara pakar logistik dari ITB, Profesor Senator Nur Bahagia mengatakan permasalahan utama dalam RPP adalah perusahaan keagenan menjadi seperti perusahaan kapal, mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemasaran. 

“Secara konstitusi sebenarnya kepentingan nasional yang harus dibela, dengan RPP harus melindungi kepentingan nasional,” katanya.  

Solusinya, menurut Senator adalah partnership. Misal, kapal asing bermitra dengan kapal Indonesia, sehingga kapal Indonesia bisa go internasional. “Karena kelemahan kita adalah networking, dengan partnership maka tidak akan saling mematikan,” ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani