Hindari Korupsi, Erick Thohir Segera Konsolidasikan 108 Dana Pensiun BUMN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, akan segera mengonsoilidasikan 108 dana pensiun BUMN untuk menghindari tindak pidana korupsi.

Menurut dia, dana pensiun menjadi salah satu kekuatan BUMN. Meski begitu, ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana pensiun yang serampangan. 

Baca Juga

Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan Agar Tak Boros Tapi Tetap Trendy

Erick Thohir mengungkapkan kekhawatiran tentang kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di Dana Pensiun BUMN. Karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen. 

"Kita lihat bagaiaman kami di BUMN juga mengkonsokisasikan Dan Pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan, sama Dan Pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," ujar Erick Thohir, dikutip Rabu (23/3/2022).

Dia mengatakan, pengelolaan dana pensiun merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya. 

"Investasi dana pensiun adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi  penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," ungkapnya. 

Penguatan transparansi BUMN memang gencar dilakukan Erick Thohir. Tercatat, pemegang saham menggandeng Bank Dunia (World Bank)  dan Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia untuk mendorong sistem transparansi di internal perusahaan pelat merah. 

Kerja sama ini sekaligus menjadi perbandingan (benchmarking) untuk menata bisnis model perseroan ke depannya. 

"Kami dari kementerian bumn juga tidak mengaku-ngaku, kita terus melakukan benchmarking juga kolaborasi. Kita kerja sama dengan World Bank dan ADB untuk melakukan transparansi profesional yang ada di BUMN. Dan mengecek apa yang kita lakukan dalam bisnis model ke depan," tutur Erick Thohir. 

Editor: Jeanny Aipassa