ICDX Respons Perpindahan Pengawasan Derivatif Keuangan dari Bappebti ke OJK dan BI

JAKARTA, iNews.id - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH) merespons peralihan pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam aturan UU P2SK, tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan di pasar modal. Sedangkan, pengalihan ke BI meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menjelaskan pihaknya mendukung aturan baru tersebut. Meski begitu, ia memastikan produk berbasis komoditas tetap berada di bawah pengawasan Bappebti.

“Sementara untuk produk derivatif yang berbasis komoditas, kegiatan perdagangan di ICDX tetap berjalan seperti biasa, dan kami tetap berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi," ucap dia dalam Media Gahering di Jakarta, Rabu (12/3) malam.

Tumbuh Pesat! Transaksi Komoditi Syariah ICDX Tembus Rp2,01 Triliun di 2024

Fajar menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyiapkan proses transisi pengawasan derivatif keuangan. Pihaknya juga berkoordinasi dan sosialisasi dengan para anggota bursa terkait aturan tersebut.

ICDX Catat Transaksi Perdagangan Emas Berjangka Tembus 3 Juta Lot di Semester I 2024

“Untuk proses transisi, saat ini kami tengah dalam proses untuk pemenuhan berapa hal yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan OJK untuk derivatif keuangan di pasar modal, dan dengan Bank Indonesia untuk derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di PUVA," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Clearing House Megain Widjaja menilai perpindahan pengawasan derivatif keuangan menjadi hal yang positif, khususnya bagi industri berjangka komoditi.

“Hal ini karena untuk pertama kalinya, kami kalinya self regulatory organization (SRO) punya tiga regulator, yaitu Bappebti, OJK dan Bank Indonesia," ucap dia.

"Untuk proses peralihan, saat ini kami tengah dalam proses transisi, yang sejauh ini terlihat sangat baik. Hal itu didukung dengan pelaksanaan penandatanganan Peraturan Pemerintah, adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta drafting daripada Peraturan Bank Indonesia (PBI)," ujar Megain.

Sebagai informasi, total transaksi yang dikliringkan ICDX pada tahun 2024 sebesar 5.457.267,45 lot, produk derivatif dengan underlying saham tercatat transaksi sebanyak 519.063,54 lot atau setara dengan 10 persen total transaksi.

Sedangkan, produk derivatif dengan underlying pasar uang tercatat transaksi sebanyak 1.529.506,88 lot atau setara dengan 28 persen total transaksi. Sementara untuk produk dengan underlying komoditi tercatat transaksi sebanyak 3.408.697,03 lot atau setara dengan 62 persen total transaksi.

Dalam aturan UU P2SK, tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan di pasar modal. Sedangkan, pengalihan ke BI meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di PUVA.

Editor: Puti Aini Yasmin