IMF Minta RI Cabut Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Tegaskan Jangan Ikut Campur

JAKARTA, iNews.id - Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap. Hal ini menuai reaksi keras dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

Menurut dia, IMF menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia, utamanya nikel. Dia menjelaskan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF justru menentang kebijakan larangan ekspor Indonesia.

Baca Juga

Kadin Sebut Upaya Wujudkan Ketahanan Pangan Masih Terganjal Kualitas Bibit

"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," kata Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Dia menilai, pemikiran tersebut sangat keliru. Pasalnya, IMF sendiri mengakui pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi baik.

Baca Juga

IMF Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Salah 1 Tertinggi dibanding Negara G20 dan ASEAN-6

"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita sudah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?" tuturnya.

Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. 

Baca Juga

RI Punya Pabrik Nikel Sulfat Terbesar di Dunia, Kapasitas Produksi 240.000 Ton per Tahun

"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? Tahu enggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu, penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali di negara kita," ucap Bahlil.

Dia mencontohkan, nilai ekspor komoditas nikel Indonesia pada 2017-2018 hanya 3,3 miliar dolar AS. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia melonjak 10 kali lipat menjadi 30 miliar dolar AS.

Baca Juga

Cadangan Nikel Peringkat 1 Dunia, RI Siap Pasok Baterai Kendaraan Listrik ke AS

"Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 miliar dolar AS. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. (Di) 2022, defisit kita (turun menjadi) hanya 1,5 miliar dolar AS," ujar Bahlil.

"Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," imbuhnya.

Sementara akibat dari hilirisasi, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan hingga 25 bulan berturut-turut. Begitu juga dengan neraca pembayaran Indonesia yang membaik dan mencatat surplus.

"Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, (tapi) kita, pemerintah Republik Indonesia," kata Bahlil.

Editor: Jujuk Ernawati