Ini 3 Fungsi APBN untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia, Apa Saja?

Michelle Natalia · Jumat, 28 Oktober 2022 - 19:47:00 WIB
Ini 3 Fungsi APBN untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia, Apa Saja?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkap 3 fungsi APBN yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Ketiga fungsi APBN tersebut, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. 

Menurut dia, ketiga fungsi APBN tersebut saling terkait dan menjadi tools untuk mengoreksi situasi ekonomi saat ini yang terus berubah dan sulit diprediksi. 

Sri Mulyani menjelaskan, salah satu fungsi APBN yang dijalankan pemerintah di tengah gejolak ekonomi saat ini adalah fungsi distribusi. Dalam hal ini, fungsi distribusi untuk memperbaiki apa yang disebut konsep keadilan. 

"Karena keadilan itu tidak bisa dijawab dengan mekanisme pasar, jadi APBN menjadi tools untuk mengoreksi karena ternyata market mechanism tidak bisa menjawab dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi sebuah negara dan perekonomian," ujar Sri Mulyani, dalam Seminar Bincang APBN 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat(28/10/2022).

Dia mencontohkan, masalah kemiskinan, stunting, dan adanya disparitas antara kelompok kaya dan kelompok miskin, serta  daerah-daerah yang masih tertinggal, tak dapat diserahkan pada mekanisme pasar.

"If you let the market solve them, itu semua enggak akan selesai. Maka APBN harus aktif digunakan atau menggunakan untuk bisa mengoreksi," kata Sri Mulyani. 

Dia menjelaskan, ketiga fungsi APBN ini yang melatarbelakangi  bagaimana pemerintah mendesain APBN. Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memikirkan bagaimana APBN bisa menjawab tiga 3 fungsi tersebut di saat dunia secara konstan terus berubah. 

Menkeu mengungkapkan, saat menyusun APBN 2023, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu dan tim membuat KEM-PPKF pada Februari 2022. 

"Saat itu, perang Rusia-Ukraina belum terjadi. Covid-19 Omicron masih tinggi, harga minyak masih dibawah 60 dolar AS per barel, CPO masih di 700-800 dolar AS, ekonomi AS masih menderu-deru inflasi mulai naik, tapi inflasi di Eropa masih mendekati 0 atau masih di sekitar 1 persen," ungkap Sri.

Namun, begitu KEM-PPKF dibawa ke kabinet dan DPR, perang Rusia-Ukraina pun pecah. Harga komoditas ekstrim naiknya, dan itu menimbulkan supply disruption yang menyebabkan seluruh proyeksi terhadap harga-harga komoditas menjadi sangat sulit. 

"Karena semuanya memakai versi, kalau ekonominya terus pulih, permintaan terhadap barang jasa makin kuat sementara supply enggak bisa nututin, pasti harga naik. Kemudian muncul kemungkinan harga naik, tapi apakah akan naik terus? Belum tentu. Kalau harganya naik terlalu ekstrim, monetary policy masuk dengan menaikkan suku bunga. dan suku bunganya juga naiknya ekstrim," ungkap Sri. 

Itu sebabnya, saatAPBN 2023 mulai dibahas dengan DPR di bulan Juni dan Juli, dan ternyata inflasi AS meroket dari 6 persen ke 8 persen, lanjut ke 9 persen dan turun sekarang ke 8,8 persen, The Fed harus merespon karena kredibilitas dari kebijakan moneter sangat ditentukan oleh kemampuan menstabilkan harga dan nilai tukar. 

Hal itu, membuat suku bunga The Fed yang biasanya naik 25 basis poin (bps), melonjak hingga 75 bps. Dari mulai Juli hingga sekarang, semua pelaku pasar selalu memprediksi The Fed akan menaikan suku bunga 75 bps sekali, dua kali, bahkan tiga kali.

"Bayangkan suku bunga yang tadinya 0 persen menjadi 2,5 persen, 3,25 persen, nantinya akan 4 persen, dan sampai 4,5 persen. Cycle of cycle of cycle policy, itu tadi inflasi suku bunga nilai tukar terkena begitu dolar naik interest ratenya, maka dollar index makin kuat. Seluruh mata uang di dunia kemudian mengalami depresiasi," tutur Sri Mulyani.

Kondisi ini yang membuat Kemenkeu berdiskusi dengan DPR, menentukan APBN 2023 diketok menjadi Undang-Undang. Tapi, bukan berarti bahwa pihaknya akan diam saja mengenai asumsi-asumsi APBN yang telah ditetapkan. 

"Apakah kita diam saja? Engga. Ya dia jalan terus, indikator makronya bergerak terus. Pergerakannya itu karena masalah ekonomi, atau ya karena geopolitik, atau karena climate change yang bisa menyebabkan disrupsi," ujar Sri Mulyani.

Editor : Jeanny Aipassa

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda