Ini 4 Strategi Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2023, Nomor 3 Terkait Valas

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2023. Meskipun perekonomian dunia berada dalam ketidakpastian, pemerintah tetap optimistis, waspada, dan antisipatif.

“Kalau kita bicara global, memang masih ada awan hitam. Tapi Managing Director IMF mengatakan Indonesia itu adalah the bright sight in the dark. Nah, karena Indonesia punya resiliensi selama penanganan pandemi Covid-19, tentu kita berharap ini akan berlanjut di tahun 2023 ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, dikutip Kamis (19/1/2022).

Menteri KKP Sebut RI Ekspor 10 Kontainer Udang ke AS, Dijamin Bebas Cesium-137

Menurut dia, ada 4 strategi yang disiapkan pemerintah meliputi sektor manufaktur, sektor riil, valuta asing (valas), hingga larangan ekspor komoditas tertentu. Berikut Rinciannya:

1. Sektor Manufaktur

Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 Persen, Ini Pertandanya

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih berada di level ekspansif, yakni mencapai 50,9 di Desember 2022, naik dibandingkan 50,3 di November 2022.

Untuk menjaga kinerja sektor manufaktur, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah perlu optimis, tetap menjaga demand, serta melakukan tindak lanjut hilirisasi dan pengembangan ekosistem di sektor manufaktur.

Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Menko Airlangga Sebut Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global

2. Sektor Riil

Dari sisi sektor riil, pemerintah akan meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor yang semakin berdaya saing. Saat ini terdapat tiga primadona ekspor Indonesia yakni nikel, kelapa sawit dan turunannya, serta batu bara.

3. Valas

Pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi periode menahan valas dan sanksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagaimana diatur dalam PBIDalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, dan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Kalau devisanya parkir di negara sendiri, kayak Thailand itu mewajibkan 3 bulan, nah itu akan memperkuat cadangan devisa kita dan akan memperkuat kurs rupiah. Inilah yang diperlukan di tahun 2023. Dengan ekspor yang baik, kita minta dollarnya itu pulang, dan dollarnya pulang tentu disini dengan tingkat suku bunga tertentu dari sistem perbankan yang ditopang oleh BI," ujar Airlangga.

Dia mengungkapkan, memang ada permintaan Bank Indonesia agar PP Nomor 1 terkait dengan devisa direvisi. "Nah kami sedang mempersiapkan itu," ungkap Airlangga.

4. Larangan Ekspor

Di tahun ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Mengingat sebagian besar kebutuhan alumina masih impor, pembangunan smelter di dalam negeri menjadi prospek yang menjanjikan. Untuk mendorong percepatan pembangunan smelter, pemerintah akan mengidentifikasi dan merumuskan dukungan kebijakan terutama yang terkait dengan kebijakan insentif fiskal.

“Karena memang harga bauksit itu relatif rendah, ya dibawah 60 dolar AS, tetapi kalau dia sudah menjadi aluminium bisa di atas 2.300 dolar AS, jadi nilai tambahnya luar biasa. Dan kedua, pemerintah menyadari bahwa sebagian daripada eksportir itu melakukan investasi yang tidak sepenuhnya direalisasikan,” tutur Airlangga.

Editor: Jeanny Aipassa