Ini Strategi Pemerintah Jaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Nasional di 2023
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membahas strategi menjaga inflasi dan ketahanan pangan nasional untuk menghadapi gejolak ekonomi di tahun 2023.
Pernyataan itu, disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto,
dalam Konferensi Pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) hari ini, Senin (20/2/2023).
"Dalam pertemuan TPIP dibahas beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target 3±1 persen di tahun 2023 sesuai dengan APBN, yaitu memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Airlangga .
Pertemuan itu juga membahas terkait dengan volatile foods, utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus mengenai ketersediaan beras. Adapun target untuk volatile foods adalah di kisaran 3-5 persen.
"Kemudian, penguatan ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerja sama antar daerah, data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, memperkuat komunikasi, dan mendukung ekspektasi dari inflasi masyarakat," kata Airlangga.
Dalam rangka komitmen seluruh pihak, TPIP akan melaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 di bulan Agustus 2023 dengan tema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan".
"Beberapa program inflasi tahun 2023 salah satunya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) yang juga didorong oleh Bank Indonesia (BI), antara lain melalui berbagai kegiatan seperti pasar murah, kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi, dan koordinasi," ungkap Airlangga.
Adapun GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7 persen di 2022 hingga 5,51 persen dengan tema GNPIP tahun ini adalah "Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional".
Dari anggaran ketahanan pangan seperti disampaikan Menteri Keuangan, ada sebesar Rp104,2 triliun di K/L maupun non K/L. Ke depan, pemerintah dan BI dari tingkat pusat maupun daerah mendorong sinergi agar IHK tetap dalam sasaran 2023.
"Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi fondasi untuk menjaga perekonomian di tahun 2023," ujar Airlangga.
Editor: Jeanny Aipassa