Insentif Biodiesel Hemat Devisa Rp14,83 Triliun per Tahun

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mencatat pemerintah mampu menghemat devisa hingga Rp14,83 triliun pertahun dengan adanya skema insentif biodiesel.

Dana program insentif biodiesel tersebut berasal dari pungutan yang dikelola BPDP-KS. Pungutan tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Dana itu dipergunakan kembali oleh BPDP-KS untuk pengembangan industri sawit termasuk didalamnya biodiesel.

Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestomi mengatakan, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan APBN senilai Rp21 triliun sejak 2015-2017 un tuk program mandatori biodiesel.

”Pemerintah juga menghemat devisa hingga Rp14,83 triliun per tahun karena tidak perlu melakukan importasi bahan bakar jenis solar sebanyak tiga juta kiloliter,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dono mengatakan, penghematan dana tersebut digunakan untuk memperluas berbagai macam program pemerintah termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Rupiah Bertahan di Rp16.710, BI Catat Aliran Modal Asing Mulai Membaik

”Dalam skema insentif ini juga dapat menaikkan taraf hidup petani sawit, karena dengan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) yang mengikuti harga CPO (minyak sawit mentah), mengingat 41% lahan perkebunan dikelola petani swadaya,” tuturnya.

Tanpa insentif, kata Dono, penyaluran biodiesel sulit dilakukan oleh perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini. Namun, skema pemberian insentif tersebut hanya bersifat sementara karena mengikuti pergerakkan harga indeks pasar.

Ap bila bahan bakar jenis solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel, maka insentif itu tidak diperlukan.

”Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternatif untuk menyerap hasil produksi CPO, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor,” ungkapnya.

Selain penghematan, skema insentif juga mampu mengurangi CO2 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% dan 41% pada 2030. Dono menjelaskan, saat ini ada 19 perusahaan produsen bi diesel yang menerima insentif karena telah memenuhi syarat dan kualitas untuk bisa menjadi penyalur biodiesel.

”Besarnya insentif diberikan tergantung jumlah biodiesel yang disalurkan. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar jumlah biodiesel yang dapat disalurkan,” katanya.

Dengan adanya program insentif biodiesel tersebut, juga berdampak langsung mendorong harga peningkatan harga CPO dan harga TBS yang memberikan keuntungan bagi para petani dan dunia industri.

Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS Edi Wibowo menambahkan, selain untuk pendanaan, insentif biodiesel juga dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit, penelitian dan pengembangan baik di hulu dan hilir, serta peremajaan perkebunan sawit.

”Selain itu, juga digunakan un tuk pengembangan dan pengadaan sarana-prasarana ter kait perkebunan sawit serta promosi dan advokasi dibidang perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (Oktiani Endarwati)

Editor: Rahmat Fiansyah