Integrasi, Transportasi Umum Jabodetabek Cukup Pakai Satu Kartu

muhammad rizky ยท Rabu, 15 Juli 2020 - 19:32:00 WIB
Integrasi, Transportasi Umum Jabodetabek Cukup Pakai Satu Kartu
Dari kiri ke kanan: Dirut MRT Jakarta William Sabandar, Dirut TJ Sardjono Tjitrokusumo, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto dan Dirut MITJ Tuhiyat. (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Layanan transportasi umum di kawasan Jabodetabek kini semakin terpadu. Selain titik layanan, integrasi juga dilakukan untuk sistem pembayaran.

Integrasi sistem pembayaran tersebut dilakukan dengan pembentukan PT Jaklingko. Perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Di perusahaan tersebut, MITJ menggenggam 40 persen saham sementara MRT, TJ, dan Jakpro masing-masing 20 persen. MITJ merupakan perusahaan patungan antara PT KAI dan MRT Jakarta.

Penandatanganan perjanjian pembentukan PT Jaklingko disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Budi Karya menyambut kerja sama integrasi pembayaran antar moda transportasi di Jabodetabek. Integrasi ini merupakan kelanjutan dari penataan stasiun terpadu di empat lokasi di DKI Jakarta yang dilakukan bulan lalu.

"Transportasi massal di Indonesia akan menuju era baru, dengan pelayanan yang lebih terpadu. Melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, diharapkan semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari menggunakan transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, BRT dan ke depan bisa terintegrasi juga dengan angkutan lainnya seperti taksi, ojek online, dan angkutan sewa khusus," ujar Budi.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Jabodetabek harus memiliki transportasi massal yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang merugikan hingga Rp65 triliun per tahunnya di samping polusi udara.

"Apa yang dilaksanakan di Jabodetabek ini bisa menjadi contoh di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga pelayanan transportasi massal akan semakin meningkat dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar sebagaimana harapan dari pak Presiden Jokowi dan tentunya harapan masyarakat," tuturnya.

Editor : Rahmat Fiansyah

Bagikan Artikel: