Jadi Tuan Rumah G20, India Minta IMF dan FSB Bantu Rumuskan Regulasi Aset Kripto

NEW DELHI, iNews.id - India meminta Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan atau Financial Stability Board (FSB) untuk membantu merumuskan regulasi aset kripto secara komprehensif.

Hal itu, disampaikan India dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 Presidensi India 2023. Pertemuan itu, berlangsung di Bengaluru, India, pada 24-25 Februari 2023.

Purbaya Ungkap Ada K/L Balikin Anggaran Rp3,5 Triliun: Mereka Nyerah Belanja

“Ini akan membantu dalam perumusan pendekatan kebijakan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk aset kripto,” bunyi pernyataan Kementerian Keuangan India.

Pada Sabtu (25/2/2023), Pemerintah India merilis “Ringkasan Ketua G20 dan Dokumen Hasil” menyusul pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. Dalam rilis tersebut, regulasi kripto menjadi salah satu topik yang akan dibahas.

Presidensi G20 India Dorong Regulasi Mata Uang Kripto di Dunia

Selama diskusi panel tentang peraturan mata uang kripto sebagai bagian dari pertemuan G20, India meminta Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) berkolaborasi dalam makalah teknis tentang aset kripto.

Sebelumnya, IMF dan FSB untuk bersama-sama menyerahkan makalah sintesis yang mengintegrasikan perspektif ekonomi makro dan peraturan aset kripto pada September 2023.

Dokumen tersebut, menyebut FSB akan menyelesaikan rekomendasi tingkat tingginya tentang regulasi, pengawasan, dan pengawasan stablecoin global, dan pengawasan pasar dan aktivitas aset kripto pada Juli 2023.

Selain itu, Bank of International Settlements (BIS) akan menyampaikan laporan tentang masalah analitik dan konseptual serta strategi mitigasi risiko terkait aset kripto.

Seusai pertemuan G20 para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, Kementerian Keuangan India menyatakan untuk melengkapi dialog yang sedang berlangsung tentang perlunya kerangka kebijakan, kepresidenan India telah mengusulkan makalah teknis bersama oleh IMF dan FSB, yang akan mensintesis perspektif ekonomi makro dan peraturan aset kripto,” bunyi rilis kementerian keuangan India.

Ini akan membantu dalam perumusan pendekatan kebijakan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk aset kripto.
India bertujuan untuk memperluas ruang lingkup diskusi G20 tentang aset kripto.

Diskusi tersebut tak hanya mencakup masalah integritas keuangan tetapi juga implikasi ekonomi makro dan adopsi kripto yang meluas di seluruh perekonomian.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa crypto akan menjadi prioritas dalam diskusi G20 di bawah kepresidenan India. Dia juga berulang kali mendorong kerja sama internasional dalam crypto.

Minggu ini, dewan eksekutif IMF merilis panduan untuk membantu negara mengembangkan kebijakan crypto yang efektif. Selain merekomendasikan bahwa aset crypto tidak boleh menjadi mata uang resmi atau status tender legal, IMF menilai larangan ketat bukanlah pilihan terbaik, tetapi menjadi pembatasan yang dapat diberlakukan.

Editor: Jeanny Aipassa