Jokowi Disebut Minta Sejumlah Bandara Dikelola Swasta

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo meminta sejumlah bandara di Indonesia diserahkan kepada swasta untuk dikelola.

"Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh presiden. Presiden bilang ‘Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja, seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas’,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1/2018).

Ekonomi Thailand Hanya Tumbuh 1,2 Persen pada Kuartal III-2025, Terlemah dalam Empat Tahun

Dia mengatakan, permintaan Presiden tersebut usai kunjungannya ke Asia Selatan beberapa hari yang lalu. Saat di Pakistan, Jokowi bercerita kepada Luhut bahwa negara tersebut mendapatkan investasi dari China melalui One Belt Road sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden, seperti dituturkan oleh Luhut mengatakan bahwa bandara di ibukota Pakistan, Islamabad, dibangun oleh China dan akan diberi nama dengan nama Presiden China, Xi Jinping.

"Gila, bandara di ibukota mereka Islamabad itu dibangun Tiongkok. Dibikin lapangan terbang namanya Xi Jinping Airport.' Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini. Saya tanya kok bisa, tapi kata presiden, Ya biarin aja namanya karena katanya itu barangnya milik dia, nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya. Itu cerdik," kisahnya.

Dia mengatakan, konsep seekstrem itu mungkin tidak akan bisa diterapkan di Indonesia. Namun, kata Luhut, negara sekelas Pakistan bisa melakukan ide cerdik dengan membangun bandara kelas internasional lewat China.

"Kita belum ada apa-apa sudah ramai, soal buruh begini begitu," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur seperti bandara kepada swasta akan segera dikerjakan.

"Kami segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup," katanya.

Namun, ia minta agar tidak ada salah persepsi bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Pasalnya, APBN tidak akan mampu menggarap proyek-proyek infrastruktur yang ada.

"Jadi kalau misal sudah kerja sama 30 tahun, bandara itu jadi, dia mendanai, dia dapat untung, 30 tahun (dikembalikan) ke kita kan enggak masalah," katanya.

Contoh proyek infrastruktur yang diserahkan pengelolaannya kepada swasta diantaranya Tol Jagorawi yang sudah habis konsesinya bisa dikembalikan kepada pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan, ladang investasi bandara sangatlah menarik di mata investor asing.

Pasalnya, infrastruktur bandara di Indonesia punya potensi secara bisnis karena kuatnya permintaan domestik besarnya pasar di Tanah Air.

"Kalau bisa melancarkan investor masuk, itu bisa berkontribusi masuknya investasi asing, yang masuk ke sektor riil. Kalau riil begitu, tidak bisa dipindah investasinya. Mereka akan tetap di Indonesia. Jadi jangan khawatir, tinggal bagaimana kelola bandara kelas internasional," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah