Jokowi Perintahkan Audit Tata Kelola Industri Sawit dari Hulu sampai Hilir

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi), memerintahkan audit tata kelola industri sawit dari hulu ke hilir. Hal itu, disebabkan lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)  Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan tata kelola industri sawit Tanah Air. Salah satunya dengan melakukan audit. 

Baca Juga

Transaksi Business Matching UMKM Januari-Oktober 2025 Capai Rp2,17 Triliun

“Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir,” kata Menko Luhut di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (8/7/2022).

Luhut menerangkan, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil ekspor terbesar. 

Maka dari itu, pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical,biodiesel). 

Menurut dia, hal itu akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Dengan situasi tekanan ekonomi dunia, lanjutnya,  peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. 

Katanya, selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

“Untuk masalah harga TBS belum bisa dikomunikasikan sekarang, karena kita juga harus melihat perkembangan,” ungkap Menko Luhut.

Ia tak menampik permasalahan masih terjadi di sisi hulu, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267.000 ton dalam sehari.

Dia mengungkapkan, percepatan ekspor dilakukan dengan meningkatkan rasio pengali 1:7 untuk SIMIRAH 2.0. Realisasi DMO SIMIRAH 2.0 (pengiriman dari produsen ke distributor 1) telah mencapai 281 ribu ton. Dengan rasio pengali 1:7 dan sisa alokasi dari program transisi dan percepatan, terdapat alokasi ekspor hingga 4 juta ton untuk bulan Juli. 

"Langkah percepatan realisasi ekspor ini akan mampu mendorong pengosongan tangki dan membantu meningkatkan harga TBS di tingkat petani," ujar Menko Luhut. 

Editor: Jeanny Aipassa