Kanwil DJP Jakbar Bukukan Penerimaan Pajak Rp16,71 Triliun hingga 31 Maret 2025

JAKARTA, iNews.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat (Jakbar) berhasil mencatat capaian penerimaan pajak neto sebesar Rp16,71 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka ini mencakup 21,27 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp78,59 triliun. 

Kepala Kanwil DJP Jakbar Farid Bachtiar menyatakan komitmen pihaknya untuk menjaga tren positif ini melalui kolaborasi dengan stakeholder dan pemerintah daerah.

Baca Juga

MNC Life dan MNC Insurance Dorong Ketahanan UMKM Ekspor Melalui Edukasi Proteksi Usaha

"Selain itu penguatan edukasi perpajakan, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan layanan kepada wajib pajak, demi mendukung pencapaian target penerimaan negara tahun 2025," ujar Farid dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Adapun capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu sebesar 13,07 persen. Kinerja positif ini diraih melalui optimalisasi pelayanan, pengawasan, serta pemanfaatan momentum pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Baca Juga

Tagih Utang Pajak Rp25 Miliar, DJP Jawa Barat II Lakukan Penyitaan Aset Mobil-Rekening Bank

Pencapaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan Februari 2025 saat penerimaan neto baru mencapai Rp10,82 triliun atau 13,76 persen. Dengan demikian, terdapat kenaikan capaian sebesar 7,51 persen dalam waktu satu bulan.

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 50,7 persen atau sebesar Rp8,47 triliun dari total penerimaan, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar 46,22 persen atau Rp7,73 triliun. Sementara itu, penerimaan dari PBB dan BPHTB tercatat Rp3,8 miliar, dan penerimaan dari pajak lainnya mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan sebesar 3.511,98 persen.

Baca Juga

Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Maret 2025 Positif, Daya Beli Tetap Kuat

Berikut empat sektor utama penyumbang penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakbar:

1. Perdagangan: Rp4,95 triliun (29,6 persen kontribusi)
2. Industri pengolahan: Rp2,09 triliun (12,49 persen kontribusi)
3. Konstruksi: Rp559 miliar (3,34 persen kontribusi)
4. Pengangkutan dan pergudangan: Rp720 miliar (4,3 persen kontribusi)

Baca Juga

DJP Jawa Barat II Gelar Pekan Sita Serentak, Mobil hingga Apartemen Penunggak Pajak Disita

Secara keseluruhan, keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 49,73 persen dari total penerimaan neto, dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling menonjol sebesar 25,16 persen.

Selain itu, Kanwil DJP Jakbar mencatatkan capaian sebesar 63,35 persen dari target 402.188 wajib pajak, dengan realisasi 254.793 wajib pajak yang telah melaporkan SPT hingga Maret 2025. Capaian ini sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,86 persen.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Maret 2025 dengan rincian pendapatan APBN sebesar Rp326,79 triliun atau 18,21 persen dari target. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp343,60 triliun atau sebesar 18,6 persen dari pagu.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat (Jakpus) Eddi Wahyudi menyampaikan kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP se-Jakarta hingga Maret tumbuh positif dan menunjukkan pembalikan tren dua bulan sebelumnya yang terkontraksi, yaitu sebesar Rp225,91 triliun atau sebesar 14,75 persen dari target (69,56 persen secara nasional). Terjadi rebound pada beberapa aspek, khususnya PPh Pasal 21, sehingga kontraksi yang sebelumnya terjadi mengalami perbaikan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Sugeng Wahyono turut menyampaikan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp5,05 triliun atau sebesar 19,26 persen dari target dan tumbuh positif 5,77 persen (yoy), ditopang akselerasi penerimaan bea masuk sebesar Rp4,81 triliun. Selain itu, tercatat bea keluar sebesar Rp82,08 miliar dan penerimaan cukai sebesar Rp157,57 miliar.

Perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Setiawan Suryowidodo juga menyampaikan realisasi PNBP yang terjaga baik, mencapai angka Rp95,72 triliun.

Kinerja pendapatan masih melanjutkan tren kontraksi akibat tertekannya penerimaan PPh dan PPN. Di sisi lain, belanja terakselerasi optimal, khususnya pada belanja modal dan belanja pegawai sebagai dukungan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Rizky Agustian