Kejagung: PNS yang Palsukan Data untuk Ikut Kartu Prakerja Bisa Dipecat

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) dilibatkan dalam Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Tugas utama penegak hukum itu untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kejagung, Sunandar Pramono mengatakan, program Kartu Prakerja bukan diperuntukkan bagi PNS dan anggota TNI/Polri karena dinilai tidak terdampak pandemi. Apabila ada PNS yang memalsukan data, maka melanggar kode etik, bahkan bisa dipidana.

Baca Juga

PDB Korsel Tumbuh 1,3 Persen pada Kuartal III-2025, Lampaui Estimasi Awal

"Sanksinya bisa dilakukan pemecatan. Mereka ini kan ada kewajiban membawa wibawa negara. Di mana tidak menjaga perlakuannya akan dikenakan hukuman kode etik," ujarnya dalam webinar Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).

Tak hanya kode etik, kata Sunandar, apabila PNS mengambil data orang lain untuk dipakai, maka masuk dalam kejahatan yang dapat berujung pada jeruji.

Baca Juga

Kejaksaan Agung Dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja, Ini Tujuannya

"Jadi pada konteks formil sudah masuk kejahatan, kalau materiil sudah bisa ditahan. dan yang diatur pada UU Kependudukan, (UU) ITE itu berat, (hukuman penjara) bisa di atas 5 tahun," katanya.

Namun, kata dia, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan. Dia meminta kepada PNS yang ikut Kartu Prakerja untuk berhenti dan mengembalikan dana insentif yang didapat kepada negara.

"Memang terlalu kecil untuk dibawa ke konteks korupsi. Maka itu paling kita minta balik uang tersebut," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah