Kemenaker Godok Skema Baru Jaminan Hari Tua, Seperti Apa?

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial sedang menggodok skema baru program Jaminan Hari Tua (JHT). 

Hal itu, merupakan bagian dari upaya Kemenaker untuk mematangkan skema perlindungan program jaminan sosial untuk melindungi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif atau pensiun. 

Baca Juga

Update Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Daging, Telur Kompak Naik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut program JHT sebagai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di masa tua masih perlu diharmonisasikan skemanya. 

Menurut dia, program JHT dan jaminan pensiun merupakan tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Baca Juga

Fakta-Fakta Klaim JHT Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Ida, Rabu (20/7/2022). 

Baca Juga

Menaker Resmi Cabut Ketentuan Pencairan JHT Setelah Umur 56 Tahun, Klaim Maksimal 5 Hari Kerja

Menaker pun mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya untuk melahirkan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia. 

"Dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini," ujar Ida.

Editor: Jeanny Aipassa