Kemenaker Izinkan PHK Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjan (Kemenaker) mengizinkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pelaku pelecehan seksual di tempat kerja.

Hal itu, diatur dalam Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 sebagai panduan bagi pengusaha, pekerja/buruh, instansi pemerintah, dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan seksual di tempat kerja.

Baca Juga

Kementerian ESDM Beri Sinyal Kuota Impor SPBU Swasta Naik Tahun Depan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menjelaskan melalui Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023, para korban, keluarga korban, rekan kerja korban, dan pihak terkait dapat melaporkan tindakan kekerasan seksual secara daring dan luring kepada Satgas yang dibentuk di perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan setempat, Kemnaker, ataupun Kepolisian. 

Sedangkan penanganan dilakukan dengan pendampingan terhadap korban sesuai peraturan perundang-undangan, pelindungan terkait pemenuhan hak-hak pekerja, serta sanksi oleh perusahaan dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Toko Buku Gunung Agung Bakal Ditutup, Kemenaker: Belum Ada Aduan dari Karyawan

Adapun sanksi yang dapat diberikan perusahaan kepada pelaku tindak kekerasan seksual di tempat kerja dapat berupa surat peringatan, pemindahan atau penugasan ke divisi/bagian/unit kerja lain, mengurangi atau menghapus kewenangannya di perusahaan, pemberhentian sementara (skorsing), dan/atau pemutusan hubungan kerja (PHK).