Kemenhub Anggarkan Rp20 Miliar untuk Mudik Gratis Lebaran 2022

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk memfasilitasi mudik gratis Lebaran tahun ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, anggaran tersebut disiapkan untuk  mengangkut pemudik melalui jalur darat hingga laut.

Baca Juga

Bea Cukai Ungkap Dugaan Manipulasi Dokumen Ekspor Produk Turunan CPO oleh PT MMS

“Sejak pekan lalu, Kemenhub telah mengadakan mudik gratis dan menyediakan anggaran sekitar Rp20 miliar. Jadi kami telah  siapkan 700 bus untuk penumpang dan 70 mobil truk untuk sepeda motornya,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022). 

Budi menuturkan, program mudik gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di masa mudik Lebaran. 

Baca Juga

Permintaan Sewa Jet Pribadi untuk Mudik Lebaran Meningkat, Cek Yuk Harganya 

“Jadi program mudik gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman,” ujarnya. 

Dia pun berharap masyarakat sebelum melakukan perjalanan untuk merencanakan dan mengatur perjalanan dengan baik, mulai dari menyiapkan kendaraannya, pengemudi, rute, dan waktunya.

Baca Juga

Jalur Selatan Jawa dari Yogyakarta hingga Kediri Memadai Jadi Alternatif Rute Mudik

“Sehingga kami harapkan semua pemudik tidak terhambat perjalanannya, lancar, dan yang terpenting tiba dengan selamat di tujuan,” ucap Budi. 

Selama periode Angkuta Lebaran 2022, dia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik dan balik selama puncak arus agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. 

Sementara itu, selama periode angkutan lebaran 2022 akan dilakukan kebijakan ganjil genap sekaligus one way yang teknisnya akan dilakukan oleh Korlantas Polri. 

“Kemenhub bersama Polri dalam penerapan kebijakan di lapangan. Peraturan yang kita siapkan ini bukan semata hanya dari Kemenhub saja tapi juga untuk merespons permintaan dari aspirasi Dirlantas Polda, Kepala Dinas Perhubungan di Provinsi, maupun Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),” tuturnya. 

Editor: Jujuk Ernawati