Kemenhub Sebut Program BTS Teman Bus Hemat Biaya Transportasi hingga 70 Persen

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih terus melayani angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) dengan nama Teman Bus di tahun ini. Berdasarkan hasil survei Ditjen Perhubungan Darat pada pelanggan Teman Bus di 10 kota, sebagian besar masyarakat merasakan penghematan biaya transportasi pada kisaran 30-70 persen per bulan.

Hal ini menunjukkan kehadiran Program BTS Teman Bus berkontribusi pada penghematan biaya transportasi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya pemberlakuan integrasi tarif layanan Buy The Service.

Baca Juga

Rencana Redenominasi Rupiah Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, dari hasil survei tersebut juga diperoleh data tingkat shifting pelanggan Teman Bus yang sebelumnya sebagai pengguna sepeda motor sebanyak 72 persen.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto menuturkan, adanya peningkatan jumlah masyarakat yang beralih dari sepeda motor ke Teman Bus pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 61 persen.

Baca Juga

Pemkot Depok dan Kemenhub Siapkan Bus BTS Feeder ke Stasiun LRT Harjamukti

"Tingkat shifting yang di atas 70 persen untuk kendaraan roda dua ini menandakan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Kami berharap dengan adanya Teman Bus dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan di kota-kota besar," ucap Suharto dalam keterangannya dikutip, Sabtu (24/2/2024).

Dia menambahkan, untuk kendaraan roda empat juga terjadi peningkatan tingkat shifting pengguna Teman Bus, dari yang sebelumnya 5 persen pada tahun 2022 menjadi 23 persen pada 2023.

Baca Juga

Bus BTS Cibinong-Bogor Segera Beroperasi Februari 2024

Adapun selama tahun 2020-2023 Teman Bus telah melayani penumpang sebanyak 72.138.046 orang dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 70.496 orang.

"Di tahun 2024 kami akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 139 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum," kata dia.