Kemenkeu Bebas Tugaskan Pejabat Bea Cukai Purwakarta gegara Uang Rp7 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean (REH). Hal ini karena dugaan kejanggalan harta kekayaan miliknya yang telah dilaporkan ke KPK.

REH dilaporkan ke KPK oleh Wijanto Tirtasana melalui Kuasa Hukumnya dari Eternity Global Law Firm, Andreas, pada 22 April 2024. Dipersoalkan bahwa kliennya memberikan uang sebesar Rp7 miliar kepada REH untuk bisnis. Namun uang tersebut justru tak diakui.

Bahlil Sebut Ada Operator SPBU Swasta yang Tak Taat Aturan

"Tapi pertanyaannya adalah, modalnya yang diberikan kepada klien kami sebesar Rp7 Miliar yang sekarang ini tidak diakui, yang diduga tidak diakui oleh saudara REH itu ada cap notaris. Dan yang ini ditandatangani beliau di atas materai, ini kesepakatan yang ditandatangani," ujar Andreas.

Merespons hal itu, Direktur komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto membenarkan laporan tersebut. Oknum REH pun saat ini tengah diperiksa terkait laporan.

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Cukai, Ini Klarifikasinya

"Benar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan ke teman-temen wartawan (bahwa) Bea Cukai telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pejabat yang bersangkutan serta meminta keterangan pihak pelapor dan hasil pemeriksaan tersebut menemukan indikasi terjadinya benturan kepentingan yang juga turut melibatkan keluarga yang bersangkutan," tutur dia ketika dihubungi iNews.id, Senin (13/5/2024).

Nirwala mengungkapkan, atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei 2024.

Heboh Bea Cukai Disebut Sewa Buzzer, Begini Faktanya

"Lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Sebagai informasi, Andreas mempertanyakan uang Rp7 miliar didaftarkan REH ke Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) atau tidak. Menurut Andreas, selama perjalanan usaha sejak 2017 itu, kliennya juga diminta REH untuk melakukan transfer ke sejumlah perusahaan yang tidak berkaitan dengan bisnis.

Perusahaan-perusahaan itu di antaranya PT Cahaya Damai Sejahtera, Surya Jaya Mandiri, Doa Ibu, serta Multi Mulia. Andreas berharap Kemenkeu tidak hanya memberikan sanksi administratif, melainkan juga menelusuri sumber uang milik REH tersebut.

"Kami memasukkan surat ke Irjen Kementerian Keuangan untuk menelusuri. Jadi pesan kami adalah, kami berterima kasih kepada Kemenkeu untuk mencopot jabatan yang bersangkutan, tapi harus diselidiki uang ini dari mana-dari mana," pungkas Andreas.

Editor: Puti Aini Yasmin