Kementerian BUMN: Tak Ada Potensi Korupsi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menegaskan tidak ada potensi korupsi atau penyelewengan dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Tercatat, pembengkakan biaya (cost overrun) proyek ini mencapai 3,8 miliar hinga 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp54 triliun hingga Rp69 triliun.

Arya mengatakan, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang juga merupakan konsorsium Indonesia dalam struktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), tidak mengakomodir tindakan melanggar hukum tersebut. 

Baca Juga

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

"Enggak ada namanya kelebihan anggaran atau pun akibat ini. Kita jaga itu, tidak ada potensi-potensi apapun di sana, tidak ada potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir," kata Arya kepada wartawan, dikutip Senin (11/10/2021). 

Kementerian BUMN juga telah meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit anggaran KCJB. Audit BPKP akan selesai pada Desember 2021. Hasil penelusuran lembaga auditor internal negara pun menjadi penentu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan megaproyek di sektor transportasi tersebut.

Baca Juga

Luhut Minta Kendala Teknis Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Rugikan Rakyat

"Makanya, kami dari Kementerian BUMN sudah meminta audit dari BPKP, jadi audit dulu baru ditetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC (Kereta Cepat Indonesia–China) ini," ujar dia. 

Arya pun memastikan angka yang diberikan BPKP merupakan nilai pasti untuk mendanai penyelesaian konstruksi proyek strategis nasional (PSN) itu. 

Baca Juga

Luhut Beberkan Progres Pembangunan Tol Cisumdawu dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menyepakati pendanaan KCJB melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Sehingga kita, ketika meminta bantuan dari pemerintah, angkanya sudah benar-benar bersih. Jadi kita sudah lakukan minta audit, mudah-mudahan selesai Desember ini. Jadi, enggak ada namanya angka bisa muncul secara clear, berapa bantuan yang kami minta dari pemerintah, audit dulu dari BPKP, dari sanalah kita akan dapat angka yang sebenarnya yang kita butuhkan," tuturnya. 

Baca Juga

Kebut Pembangunan Persinyalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Pakai Teknologi Ini

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Cepat Indonesia (KAI) Salusra Wijaya menyebut, dalam hitungan awal PSBI, anggaran awal KCJB mencapai 6,07 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC.

Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, di mana estimasi disusun sejak November 2020 lalu, perhitungannya justru melebar hingga di angka 8,6  miliar dolar AS. Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan. 

Baca Juga

Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Punya Fasilitas yang Bikin Pengunjung Betah

Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. Low mencapai 9,9 miliar dolar AS dan high 11 miliar dolar AS. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar 3,8-4,9 miliar dolar AS.

PSBI sendiri terus melakukan langkah-langkah efisiensi baik berupa pemangkasan biaya, efisiensi pengelolaan TPOD, hingga pengelolaan stasiun untuk menekan pembengkakan biaya. Dalam laporannya, estimasi biaya proyek bisa ditekan menjadi 8 miliar dolar AS.

Editor: Jujuk Ernawati