Kementerian PUPR Kembangkan 821 Sarhunta untuk Dukung DPSP Borobudur

MAGELANG, iNews.id - Dalam rangka mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan telah merampungkan pengembangan sarana hunian pariwisata (sarhunta) di kawasan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Setiap rumah mempresentasikan desain Rumah Adat setempat dan berkelompok. 

Kepala BP2P Jawa III Salahudin Rasyidi mengatakan, sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, konsep desain Sarhunta DPSP Borobudur juga menggunakan elemen-elemen budaya, dan evaluasi pengembangan satu koridor utama agar menciptakan suasana khas daerah pariwisata yang berbudaya. 

Baca Juga

Bahlil Bebaskan Penggunaan Barcode BBM di Lokasi Bencana, Minta Jangan Disalahgunakan

Selain itu, Sarhunta DPSP Borobudur juga harus disiapkan untuk menyambut wisatawan pascapandemi Covid-19.

“Untuk proses perencanaan, kami melibatkan tim ahli untuk mengonsepkan penataan DPSP Borobudur termasuk sarhunta. Jadi, ada motif-motif kearifan lokal seperti kawung atau kalpataru yang diterapkan pada setiap sarhunta, dan sampai saat ini tetap terjaga sesuai dengan ketentuan,” ujar Salahudin dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Baca Juga

Jokowi Minta Borobudur Dikelola Satu Atap 

Adapun, ciri khas elemen fisik yang diterapkan dalam pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur antara lain, pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan Bumbungan Kalpataru, teras homestay, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan furniture, kamar mandi standar internasional,  serta adanya pot dan gentong untuk cuci tangan.

Dalam pengembangan sarhunta DPSP Borobudur ini, terdapat dua jenis penerima yaitu rumah dengan fungsi usaha dan tanpa fungsi usaha. Untuk perbaikan dan pengembangan rumah dengan fungsi usaha, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp115 juta, dan untuk perbaikan rumah tanpa fungsi usaha sebesar Rp35 juta.

Baca Juga

Revitalisasi Candi Borobudur, Pemerintah Bentuk Single Authority Management