Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Ubah Metode Subsidi Energi

JAKARTA, iNews.id - Komisi VII DPR mendorong pemerintah mengubah metode subsidi energi agar tidak salah sasaran. Subsidi energi yang sebelumnya bersifat terbuka harus diubah menjadi subsidi tertutup.

"Kembali pada definisi awal subsidi, orang yang tidak mampu diberikan kemampuan oleh negara untuk memiliki daya beli. Dalam hal ini misalnya pemerintah kasih uang supaya mereka bisa beli elpiji, jadi elpiji 3 kilogramnya dijual dengan harga pasar," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, dalam Polemik Spesial MNC Trijaya: Pembatasan penggunaan bbm subsidi, untuk siapa?, Selasa (27/9).

PM Jepang Siap Gelontorkan Stimulus Ekonomi Senilai USD135 Miliar, Terbesar sejak Pandemi

Menurut dia, dengan memberikan subsidi kepada orang miskin atau tidak mampu agar memiliki daya beli, maka subsidi energi akan jauh lebih tepat sasaran.

"Tapi pertanyaannya, apakah data orang miskin yang dimiliki pemerintah sudah benar atau belum. Inilah yang perlu dikawal bersama. Kelompok pemerhati publik harus masuk ke wilayah itu," kata Maman.

Subsidi Energi Rp502 Triliun Bisa untuk Bangun 227.887 Sekolah Dasar

Dia mengungkapkan, ada masyarakat yang salah paham memaknai pembatasan dan kenaikan harga BBM subsidi baru-baru ini. Bahkan ada yang menilai pemerintah melakukan pencabutan subsidi BBM.

"Kalau ada yang mengatakan subsidi dicabut, itu salah total. Yang sebenarnya adalah realokasi subsidi, karena selama ini banyak subsidi energi tidak tepat sasaran," ungkap Maman.

Redam Tekanan terhadap APBN, DPR Desak Pemerintah Reformasi Subsidi Energi

Dia menjelaskan, subsidi salah sasaran merupakan problema yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, karena penggunaan metode terbuka yang salah sejak awal.

"Karena yang disubsidi barang, akhirnya semua orang berpotensi membeli barang tersebut. Dimanapun, setiap ada satu barang dengan 2 harga berbeda pasti berpotensi disalahgunakan, terjadi permainan," tutur Maman.

Sementara itu Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengakui perlu ada reformasi pola subsidi dari pemerintah. "Karena selama ini kita subsidi berbasis barang, dan itu salah sekali," kata Mamit.

Dia mengungkapkan, subsidi tertutup yang berbasis orang justru lebih mudah diterapkan karena pemerintah sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga jelas siapa sasaran penerima subsidi yang dituju.

"Kenapa kita harus lakukan reformasi pola subsidi, supaya tepat sasaran. Pemerintah tidak terus-terusan teriak beban subsidi naik," ujar Mamit.

Sebagai jalan menuju reformasi, Mamit menekankan pentingnya revisi terhadap Perpres 191/2014. "Ini revisi Perpres tidak selesai-selesai. Makanya saya minta BPH Migas dorong terus revisi ini," kata Mamit.

Editor: Jeanny Aipassa