Redam Tekanan terhadap APBN, DPR Desak Pemerintah Reformasi Subsidi Energi

Mochamad Rizky Fauzan ยท Jumat, 12 Agustus 2022 - 16:08:00 WIB
Redam Tekanan terhadap APBN, DPR Desak Pemerintah Reformasi Subsidi Energi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah. (foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR mendesak pemerintah mereformasi subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik guna meredam tekanan kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia pada 2023 terhadap APBN.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi enegi (BBM, LPG, dan listrik) agar betul-betul tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas. 

Dia mengungkapkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas memperkirakan harga minyak pada 2023 masih tinggi, yakni pada level 100 dolar AS per barel karena dipengaruhi konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda dan meningkatnya permintaan minyak dunia seiring melandainya pandemi Covid-19.

Sementara Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan dari 50,2 juta rumah tangga yang menerima program subsidi LPG, sekitar 32 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22 persen dari subsidi elpiji, sementara 86 persen dinikmati kelompok yang lebih mampu.

"Secara perlahan alihkan mekanisme distribusi LPG bersubsidi dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup dan integrasikan pemberian subsidi LPG melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kementerian Sosial (Kemensos)," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Hal tersebut, lanjutnya, berlaku pula untuk pengintegrasian para penerima subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) melalui DTSK Kemensos. Said mengungkapkan, subsidi listrik justru diterima oleh kelompok yang tergolong mampu secara ekonomi sehingga hanya 26 persen kelompok miskin dan rentan yang menikmati subsidi listrik

Jika dihitung secara nominal,rumah tangga miskin hanya menerima subsidi listrik Rp63.399 per bulan, sementara rumah tangga kaya menerima subsidi listrik Rp168.390 per bulan dengan merujuk tingkat konsumsi listrik bulanan dari golongan 900 VA.

"Hal serupa akan dialami pertalite seiring dengan jarak harga yang cukup jauh antara pertalite dengan pertamax. Migrasi konsumen pertamax ke pertalite akan memiliki konsekuensi peningkatan beban subsidi pertalite," tutur Said.

Dia membeberkan, ada beberapa langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah, yakni dengan perlahan menaikkan harga BBM, elpiji, dan listrik bersubsidi dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan daya beli rakyat, terutama golongan menengah bawah. Saat harga energi rendah, maka harga BBM, elpiji, dan listrik bersubsidi bisa diturunkan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan renegosiasi kontrak pembelian minyak bumi untuk mendapatkan harga lebih ekonomis. Dengan posisi minyak Rusia masih terkena imbas pelarangan penjualan di Eropa dan Amerika Serikat, maka sangat terbuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pasokan minyak dari Rusia.

Said menyarankan pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi pada sektor hulu migas agar hasil minyak bumi tidak bertumpu pada sumur lama, termasuk konsisten menjalankan target Refinery Development Master Plan, serta meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah hingga dua juta barel per hari.

"Kedisiplinan pada target ini perlu kita dapatkan mengingat tren ke depan sebagaimana trajectory energi yang dirumuskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan tren impor minyak mentah, BBM, LPG, dan listrik ke depan terus meningkat," ungkap Said.

Untuk mengurangi beban ketergantungan terhadap minyak bumi yang besar, dia berpendapat pemerintah perlu secara progresif menjalankan kebijakan konversi energi. Sedangkan untuk mengurangi beban ekonomi akibat masih tingginya harga komoditas dunia pada tahun depan, maka pemerintah perlu terus menguatkan program perlindungan sosial.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda