KSP Bakal Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil

JAKARTA, iNews.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan skala kecil dengan kapal di bawah 10 GT. 

Itu dilakukan untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Kesepakatan tersebut, melibatkan kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah, yakni Kepulauan Riau, kota Medan, kota Bitung, serta kabupaten Maluku Tengah, Cilacap, dan Sukabumi. 

Baca Juga

Harga Pangan Naik Akhir Pekan, Cek Daftarnya

“Dengan adanya nota kesepakatannya ini, diharapkan akses nelayan kecil mendapat BBM subsidi lebih terbuka dan lebih mudah. KSP tentu akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022). 

Sebagai informasi, KSP telah menginisiasi kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, antara kementerian/lembaga terkait bersama 6 pemda. Kesepakatan ini menjawab persoalan nelayan dengan kapal di bawah 10 GT, yang merasa kesulitan mengakses BBM bersubsidi. 

Baca Juga

Konsumsi BBM Subsidi untuk Transportasi Melonjak, Luhut Dorong Optimalkan Penggunaan BEV

“Di sisi lain, BPH Migas menyebut serapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan masih kecil. Nah, ini kan tidak sinkron. Karena itu, KSP menginisiasi kesepakatan tersebut,” ucap Moeldoko.