KSP Bakal Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil

Raka Dwi Novianto ยท Selasa, 26 Juli 2022 - 16:26:00 WIB
KSP Bakal Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, KSP akan monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan skala kecil dengan kapal di bawah 10 GT. 

Itu dilakukan untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Kesepakatan tersebut, melibatkan kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah, yakni Kepulauan Riau, kota Medan, kota Bitung, serta kabupaten Maluku Tengah, Cilacap, dan Sukabumi. 

“Dengan adanya nota kesepakatannya ini, diharapkan akses nelayan kecil mendapat BBM subsidi lebih terbuka dan lebih mudah. KSP tentu akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022). 

Sebagai informasi, KSP telah menginisiasi kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, antara kementerian/lembaga terkait bersama 6 pemda. Kesepakatan ini menjawab persoalan nelayan dengan kapal di bawah 10 GT, yang merasa kesulitan mengakses BBM bersubsidi. 

“Di sisi lain, BPH Migas menyebut serapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan masih kecil. Nah, ini kan tidak sinkron. Karena itu, KSP menginisiasi kesepakatan tersebut,” ucap Moeldoko. 

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim KSP, salah satu kendala yang dihadapi nelayan dalam mengakses BBM subsidi adalah soal administrasi. Nelayan harus memiliki surat rekomendasi yang di dalamnya berisi banyak lampiran. 

Moeldoko mencontohkan, Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Fotokopi SIPI /SIKPI atau bukti pencatatan kapal dengan menunjukkan aslinya, Fotocopi Surat Laik Operasi (SLO), dan estimasi sisaminyak solar yang ada di kapal. 

“Hasil survei Kusuka 2020, tujuh puluh delapan persen nelayan mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi karena belum bisa melengkapi lampiran-lampiran itu. Kondisi ini yang membuat nelayan tidak bisa membeli BBM subsidi. Padahal BBM merupakan komponen terbesar bagi nelayan untuk bisa melaut,” tuturnya. 

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya kementerian/lembaga melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (Kusuka). Pasalnya, di dalam Kusuka sudah terinput data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi. 

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. Kusuka itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” ujarnya.  

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda